Efisiensi Anggaran Besar-besaran, Perjalanan Dinas Dipangkas Hingga 70 Persen

Pemerintah Lakukan Efisiensi Anggaran Besar-besaran, Perjalanan Dinas Dipangkas Hingga 70 Persen

JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kebijakan strategis berupa refocusing dan realokasi anggaran belanja negara dengan nilai mencapai Rp121 hingga Rp130 Triliun. Langkah berani ini diambil guna memastikan ketersediaan dana untuk program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi global tahun 2026.

Salah satu poin utama dalam kebijakan ini adalah pemangkasan drastis pada pos belanja operasional birokrasi. Pemerintah menetapkan pemotongan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen. Sementara itu, kebijakan lebih ketat diberlakukan untuk perjalanan dinas luar negeri yang dipangkas hingga 70 persen.

Menteri Keuangan dalam keterangannya menyampaikan bahwa efisiensi ini bukanlah bentuk penghematan pasif, melainkan upaya optimalisasi belanja agar tepat sasaran. "Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak nyata bagi rakyat. Kita memangkas biaya-biaya yang bersifat seremonial dan administratif untuk dialihkan ke sektor perumahan rakyat, ketahanan pangan, dan subsidi energi," tegasnya di Jakarta, Selasa (07/04).

Baca Lainnya :

• Kejutan di Wembley: Samurai Biru, Jepang Bungkam Inggris 1-00
• Akhiri Penantian 24 Tahun, Turki Segel Tiket Piala Dunia 20260
• Kantah Kota Jayapura Ikuti Monev Tunggakan Layanan 2015-2024 secara Daring0
• Kekantah Kota Jayapura Beri Pesan Tegas kepada PPPK: Jaga Marwah Instansi dan Optimalkan Pelayanan0
• Kantah Kota Jayapura Gelar Penandatanganan Adendum Kontrak PPPK, Pertegas Loyalitas dan Kinerja0

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan rapat-rapat fisik di hotel, pengadaan kendaraan dinas non-listrik, serta honorarium tim pelaksana kegiatan. Sebagai gantinya, instansi pemerintah didorong untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital dan rapat virtual yang terbukti jauh lebih efisien selama masa transisi budaya kerja baru.

Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat ruang fiskal negara untuk menghadapi potensi kenaikan harga komoditas dunia dan memastikan target swasembada pangan serta pembangunan sejuta rumah tetap berjalan sesuai jadwal. Seluruh kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah diinstruksikan untuk segera melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) paling lambat pertengahan bulan ini.